Wednesday, 23 May 2012

5 Jenis Dana Haram Pemilu

Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam paparan bersama Lembaga Bantuan Hukum DKI Jakarta, Selasa (22/5/2012), mengungkapkan ada lima gejala pergerakan dana haram yang kerap terjadi dalam Pemilukada di Indonesia. Kelima unsur tadi terdiri dari pemanfaatan anggaran publik hingga ke politik uang.

"Yang pertama, ada potensi penyalahgunaan anggaran publik untuk kepentingan kampanye," kata Nurkholis Hidayat, Direktur LBH Jakarta, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/5/2012).
Salah satu sumber dana yang kerap dimanfaatkan calon yang berlatar belakang pemerintahan adalah Dana Hibah dan Dana Bantuan Sosial.

Ada beberapa modus yang kerap digunakan dalam alokasi kedua dana tersebut, yaitu lembaga penerima fiktif, lembaga penerima dengan alamat yang sama, aliran dana ke lembaga yang dipimpin kroni atau keluarga pemimpin daerah, menyunat dana hibah, dan mengalokasikan dana ke penerima yang kurang jelas.

Cara kedua adalah dengan upaya menurunkan (mark-down) Pendapatan Asli Daerah. "Ada beberapa pos penerimaan daerah yang mengalami tren menurun secara tidak wajar," kata Nurkholis.

Ia mencontohkan pendapatan dari reklame di DKI Jakarta tahun 2011 yang menurut hampir Rp 10 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Padahal, tidak ada penurunan signifikan dari jumlah reklame yang ada Jakarta. "Bahkan, kalau dilihat di jalan-jalan ada kecenderungan bertambah," contoh Nurkholis.

Yang ketiga, pemanfaatan dana APBD yang secara terselubung dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye. Salah satu cara yang kerap digunakan adalah anggaran aktivitas kepala daerah.

"Ini terutama berkaitan dengan anggaran untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat, kelompok atau paguyuban tertentu. Tapi, memang hal seperti ini perlu waktu untuk membuktikannya," jelas Nurkholis.

Cara keempat yakni dengan menutup sumber dana kampanye. Selain dana kampanye dari anggaran negara, pasangan calon pun diperkenankan untuk menerima sumbangan dari orang perorangan maupun kelompok, grup atau badan usaha.

"Calon-calon dalam Pemilukada DKI masih belum transparan soal sumber dana ini. Dikhwatirkan dana-dana siluman dan uang para cukong berperan besar dalam pemenangan calon," tandas Nurkholis.

Cara terakhir adalah melalui berbagai bentuk politik uang. Politik uang tidak hanya terjadi pada hari pemungutan suara. Sebelum memasuki masa kampanye, ICW dan LBH Jakarta mensinyalir sudah banyak dana yang berseliweran.

Nurkholis menjelaskan, berbagai bentuk kegiatan bisa berpotensi besar dimanfaatkan untuk menjalankan politik uang, di antaranya bakti sosial gratis, sembako murah, pemberian uang kepada RT, RW, dan aparat, pemberian insentif kepada tokoh masyarakat dan agama serta lembaga-lembaga, hingga aksi dukung-mendukung yang berorientasi pada sumbangan dana.

Terkait Pemilukada DKI Jakarta, Nurkholis menyatakan kedua lembaga saat ini tengah melakukan verifikasi untuk membongkar berbagai bentuk perputaran dana haram.

Selain itu, mereka pun berharap para kontestan Pemilukada DKI Jakarta untuk bersikap transparan mengenai sumber dana dan pertanggungjawabannya.

Warga diharapkan untuk memilih calon yang transparan dalam sumber dana dan terbukti bersih dalam menjalankan kampanye.

1 comments:

  1. Terimakasih Infonya
    sangat bermanfaat..
    Perkenalkan saya mahasiswa Fakultas Ekonomi di UII Yogyakarta
    :)
    twitter : @profiluii :)

    ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...